REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosialisasi empat pilar kebangsaan diperlukan untuk mengikis sifat individualisme yang tumbuh subur di masyarakat. Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah mengatakan dalam era reformasi ini tumbuh subur sikap individualisme.

Sikap yang mementingkan diri sendiri menggejala, seiring tumbuhnya sikap skeptis terhadap Pancasila. Pada era Orde Baru, segala tindakan yang dilakukan untuk mengkritisi pemerintah disebut anti Pancasila. Sehingga ketika Orde Baru tumbang, Pancasila seolah-olah dijadikan sebuah kesalahan sehingga semua hal yang berbau Pancasila semuanya dihapus. Misalnya, BP7 dihapus, mata pelajaran PMP juga dihapus.

 “Pancasila di awal reformasi dipinggirkan,” ujar mantan aktivis GMNI ini, dalam sebuah Lunch Talk di salah satu Stasiun TV Berita Nasional, Kamis (5/3).

Menurut dia, sosialisasi empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.Dia menuturkan, Ketika istilah 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara dipersoalkan oleh sebagian masyarakat, MPR telah melakukan rebranding.

Rebranding kegiatan sosialisasi, menjadi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Penggunaan istilah ini telah diksonsultasikan dan mendapat persetujuan MK.

Diakuinya, tugas untuk melakukan sosialisasi ini idealnya dilakukan oleh presiden atau eksekutif. Presiden seharusnya melakukan sosialisasi dengan membentuk sebuah badan yang  bertugas mengkoordinir sosialisasi. Namun Ahmad Basarah menegaskan dengan adanya UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka MPR diberi tugas untuk melaksanakan sosialisasi.

Dia mengatakan dalam sosialisasi, MPR menggendeng berbagai pihak. Kerja sama yang sudah dilakukan oleh MPR dengan pihak lain disebutkan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan PGRI. Dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan MK.