Monday, 23 Jumadil Awwal 1446 / 25 November 2024

Monday, 23 Jumadil Awwal 1446 / 25 November 2024

Ketua MPR Harap Program KB Dibangkitkan

Selasa 17 Mar 2015 20:33 WIB

Red: Djibril Muhammad

ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan

ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan

Foto: ROL/Fian Firatmaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Era pemerintahan mantan Presiden Soeharto sangat dikenal satu program pemerintah yang sangat tidak mudah dilupakan yakni program Keluarga Berencana (KB).

Begitu terkenalnya program tersebut sehingga tidak hanya diaplikasikan secara nasional, tapi juga menjadi rujukan dan teladan di berbagai negara di Asia. Namun, kini program KB lambat laun menjadi redup seiring redupnya pemerintahan orde baru.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut sangat bagus dan sangat bermanfaat. Ia pun menyayangkan jika saat ini program KB malah tenggelam.

"Saya sangat menyayangkan memudarnya program KB yang dulu sempat tersohor dan bermanfaat untuk bangsa. Saya teringat program-program pemerintah lainnya dulu seperti Posyandu, Puskesmas. "Saya rasa kalau baik memang harus diwujudkan kembali. Dalam waktu dekat akan ada gelar acara Rapat Konsultasi Lembaga-Lembaga Negara, di sana saya akan berusaha menyampaikan hal ini kepada pemerintah yakni Presiden RI," katanya, Selasa (17/3).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) aktif memelopori gerakan keluarga berencana. LSM ini menjadi mitra dan pelaksana program/ kebijakan pemerintah guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan reproduksi dan kependudukan.

Ketua PKBI Sarsanto mengatakan program KB terutama bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan reproduksi dan kependudukan. Menurut dia, hal ini sangat penting dan seharusnya tidak boleh terlupakan apalagi hilang.

Sebagai organisasi yang konsen akan hal tersebut, PKBI memiliki tanggung jawab membantu pemerintah memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs). Untuk mewujudkan hal tersebut, PKBI memperkuat jaringan yang tersebar di 27 propinsi dan 212 kabupaten/ kota.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler