REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, dana desa berpotensi dipolitisasi oleh oknum tertentu. Bahkan ia mengibaratkan program tersebut sebagai gula-gula yang manis dalam dunia politik.
"Anda bisa bayangkan, Kades jadi aktor yang strategis di desa. Dan bukan tidak mungkin dana desa akan jadi gula-gula politik yang sangat manis pada saatnya nanti. Ada pihak-pihak yang akan dapat keuntungan politik," kata Margarito dalam diskusi bertajuk Dialog Pilar Negara bertema Dana Desa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5).
Margarito mengatakan, semua pihak pasti menginginkan perangkat desa yang merupakan ujung tombak pemerintah berubah menjadi lebih moderen dan setara dengan pemerintah tingkat daerah. Namun, lanjut Margarito, sayangnya, pemerintah itu sendiri yang selalu bermasalah, di negara manapun itu.
Adanya dana desa tersebut, tambah Margarito, tidak menutup kemungkinan akan dijadikan mainan politik demi keuntungan segilitir pihak. "Ini politisasi, iya pasti. Karena mereka yang di bawah, tidak mungkin pengawas tidak berkomunikasi dengan menteri. Dari hari ke hari mereka komunikasi dengan masyarakat desa, apakah masyarakat tidak merasa lengket, jatuh hati dengan mereka," ujarnya.
Ia pun mengingatkan potensi destruksi sosial pada masyarakat desa akibat dari adanya dana desa. "Dulu ketika nggak ada dana desa, mereka gotong royong bangun jalan, sekarang jangan gara-gara dana desa mereka serahkan saja ke pemerintah," kata Margarito.
"Jangan sampai nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat hilang karena rebutan dana desa ini," ujarnya lagi.
