Monday, 30 Jumadil Awwal 1446 / 02 December 2024

Monday, 30 Jumadil Awwal 1446 / 02 December 2024

Hidayat Nur Wahid-KAMMI Diskusikan Kedaulatan Bangsa

Selasa 26 May 2015 13:45 WIB

Red: Djibril Muhammad

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat. Pertemuan yang diwakili Ketua PW KAMMI Jawa Barat Irfan Ahman Fauzi, adalah mendengarkan pandangan Pimpinan MPR terhadap permasalahan bangsa.

"Ada beberapa hal yang kami ingin diskusikan, khususnya tentang kedaulatan bangsa," katanya di ruang kerja Lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD, Selasa (26/50.

Menurut Irfan, dalam pandangan mahasiswa, Indonesia saat ini belum memiliki kedaulatan secara utuh. "Kami mahasiswa ingin mendorong ke arah kedaulatan," katanya.

Ia menyebutkan beberapa contoh seperti kebijakan pemerintah yang melepaskan harga BBM ke pasar. Kebijakan pemerintah tersebut, dinilainya inkonstitusional atau tidak sesuai dengan konstitusi (UUD 1945).

Dalam pertemuan ini, PW KAMMI juga menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi bangsa seperti pengungsi Rohingya, darurat narkoba dan minuman keras, BBM, harga kebutuhan pokok, aset bangsa yang dikuasai asing, liberalisme ekonomi.

Menanggapi berbagai permasalahan itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan kedaulatan bangsa dan peradaban serta martabat bangsa harus selalu disegarkan. "Ini memang harus selalu disegarkan di kalangan generasi muda karena sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan reformasi," katanya.

Hidayat menambahkan persoalan kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, dan kedaulatan rakyat, di negara manapun memang harus disegarkan untuk diingatkan kembali pada tujuan negara itu didirikan. "Ini adalah hal universal, sesuai tuntutan reformasi dan tuntunan Islam yang menginginkan perubahan yang lebih baik," kata politisi PKS itu.

MPR, lanjut Hidayat, tidak terkait langsung dengan permasalahan bangsa yang disampaikan mahasiswa. "Tapi MPR bisa memberikan pandangan-pandangan. Mungkin mahasiswa bisa menyampaikan langsung ke komisi-komisi di DPR," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler