REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pilkada di Indonesia masih menyisakan berbagai masalah. Anggota MPR dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Saadi menyebutkan ada polemik yang menginginkan Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat. Di sisi yang lain ada yang menginginkan Pilkada dipilih di DPR.

"Semua pilihan sangat memungkinkan selama dipilih secara demokratis," ujarnya di depan ratusan mahasiswa Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara, (16/6).

Bagi Zainut, Pilkada merupakan proses konsolidasi demokrasi untuk memunculkan kepala daerah yang berkualitas, melahirkan stabilitas politik, pemerintahan yang efektif, dan bisa diterima oleh rakyat. Lebih lanjut dikatakan, dengan Pilkada bisa melahirkan atau seleksi untuk menjadi pemimpin nasional.

"Sekarang sangat mungkin melahirkan pemimpin nasional dari daerah lewat Pilkada," ujarnya.

Meski demikian Zainut mengakui pada Pilkada ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi, misalnya dalam soal proses pendaftaran calon kepala daerah. Data calon kepala daerah biasanya membawa masalah di kemudian hari.

Masalah lain adalah soal kampanye. Menurut Zainut kampanye merupakan titik rawan sebab kampanye dijadikan media pencintraan bukan mengajukan program kerja. Masalah lain adalah soal calon incumbent yang biasa menggunakan birokrasi untuk kepentingannya. Disoroti titik kerawanan yang lain adalah soal pelaksanaan coblosan dan adanya gugatan di MK.

"Pernah ada hakim MK yang tak adil," ujarnya.