REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penambahan waktu pendaftaran pilkada rencananya akan diperpanjang selama tiga hari dari tanggal 6-9. Keputusan tersebut dinilai terlalu dipaksakan, dan berpotensi munculnya calon boneka atau shadow candidate.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat, pemerintah hanya berusaha dengan baik, supaya pilkada tidak tertunda. Dia beraharap selama masa perpanjangan pendaftaran itu ada pasangan calon (paslon) lain yang mendaftar, agar pilkada tidak kembali tertunda. Karena kesan pemaksaan itulah, para pengamat menduga akan muncul paslon -paslon boneka, demi melancarkan proses pencalonan salah satu pihak.

''Yang penting bisa berjalan, boneka nggak boneka siapa yang tahu. Jangan kalah dibilang boneka. Namanya melawan calon yang kuat wajar kalah,'' kata Zulkifli di kompleks parlemen, Kamis (6/8)

Zulkifli menegaskan, pihaknya fokus agar pilkada berjalan baik dan tidak perlu mengeluarkan perppu. Sebab, perppu dikeluarkan hanya jika dalam keadaan genting dan memaksa. ''Presiden kan nampaknya tidak akan mengeluarkan perppu,'' ujarnya.

Zulkifli yang juga ketua umum PAN tersebut, menyesalkan peristiwa mundurnya paslon di kota Surabaya dari Partai Demokrat, yang tiba -tiba mundur saat pendaftaran paslon. Padahal, dia mengaku sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Timur Sukarwo, untuk sepakat pilkada bisa berjalan sehingga agar tidak merugikan rakyat Surabaya. "Kita usung, sampai di KPU, kita tidak tahu sama sekali, tiba -tiba wakilnya pamit ke belakang terus hilang,'' kisahnya.

Oleh karena itu, ia tidak ingin kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dengan adanya perpanjangan, ada waktu untuk memperbaiki pilkada. Yang paling penting, kata dia, adalah fenomena di pilkada Surabaya jangan sampai merugikan rakyat Surabaya.

''Itulah kewajiban kami sebagai partai politik. Dan harus bekerja untuk jangka panjang, politik itu untuk kebaikan rakyat. Tidak pas orang berprestasi kita boikot, kan gak bagus,'' kata dia.