Sunday, 3 Sya'ban 1446 / 02 February 2025

Sunday, 3 Sya'ban 1446 / 02 February 2025

'Presiden Harus Akui Kekurangan Pemerintahannya di Pidato Kenegaraan'

Jumat 14 Aug 2015 17:38 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Dwi Murdaningsih

  Sidang Tahunan MPR. Presiden Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (Republika/Wihdan)

Sidang Tahunan MPR. Presiden Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi menilai, pidato kinerja Presiden Jokowi cukup bagus, ada nuansa optimisme untuk membangun Indonesia. Namun, menurut Yoga, Presiden Jokowi  juga harus mau mengakui setiap kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya.

“Kita selain membangun optimisme juga harus menjelaskan kekurangan-kekurangan dari pemerintah dan itu yang harus diselesaikan. Tadi kan tidak dijelaskan,” kata Yoga saat ditemui usai mengikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2015, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

 

Bicara soal pidato presiden, Yoga mengakui semua kinerja lembaga negara disampaikan bagus. Namun menurutnya, itu hanya gambaran umum dan tidak memberikan pendalaman yang sifatnya baik. Artinya dalam segi ketatanegaraan semua berjalan, tetapi tidak bicara soal kualitas. “Kalau menurut saya bagus tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

 

Hal yang perlu dilakukan oleh lembaga negara, menurut dia adalah pola koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan, peningkatkan kualitas program. Dari sisi penyerapan anggaran, harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak, bisa salah pemanfaatan oleh lembaga negara.

”Kondisi sekarang dalam keadaan bagus untuk membangun suasana demokrasi di Indonesia,” ucapnya.

 

Yoga juga memberi catatan dalam sidang tahunan itu. Dikatakannya, pada awalnya masing-masing lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya, meskipun waktunya panjang. Namun baginya hal itu tidak masalah. Sebab. hal tersebut bisa memberi rasa baru dari masing-masing lembaga negara menyampaikan perkembangan programnya dalam sidang tahunan MPR.

“Itukan tradisi baru yang tidak melanggar undang-undang, kan tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut dia, ke depan harus ditradisikan masing-masing lembaga negara menyampaikan progress report kepada rakyat melalui sidang tahunan MPR, meski memakan waktu. “Waktu panjang tak apa-apa karena ini demi kepentingan rakyat dan negara,” kata dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler