REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah untuk merespon aspirasi buruh yang sedang melakukan aksi demontrasi di Istana Negara, Selasa (1/9). Sebab, buruh dinilai telah melakukan aksinya dengan tertib dan santun, sehingga wajar apabila pemerintah menampung apa yang menjadi tuntutan buruh.

Menurut Hidayat, demo, dari sisi konstitusi menggambarkan kedaulatan rakyat Indonesia dalam menyampaikan aspirasi. ''Maka wajar bila pemerintah mendengarkan serius dan baik tuntutan buruh, selama tidak anarkis,'' kata Hidayat saat dihubungi Republika, Selasa (1/9).

Hidayat mengatakan, tugas negara adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, di saat daya beli menurun, pekerja banyak yang kena PHK, dan pengangguran masih terjadi, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini.

 ''Silahkan pemerintah mengkaji, pastilah buruh tidak berlebihan dalam menuntut, karena ini konsekuensi demokrasi,'' ujarnya.

Dengan berjalannya demo yang santun ini, kata dia, pemerintah wajib membalas dengan mengakaji tuntutan buruh, untuk mencari win -win solution, antara pengusaha, perusahaan, dan pemerintah. ''Duduk bareng -bareng lagi lah mereka semua,'' ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan, Jangan sampai, rakyat melihat pemerintah memudahkan buruh asing bekerja di Indonesia, terkait dengan rencana pengahapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing. 'Di situ ada sesuatu yang tidak adil secara sosial,'' katanya.

Kecuali, lanjut dia, pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia, merupakan pekerja ahli. Tapi kalau pekerjaan menengah kebawah, cukup diisi oleh pekerja lokal.

Hidayat juga menyinggung investor yang kerap masuk dengan membawa pekerja asing sendiri. Namun, hal itu bergantung pada negosiasi pemerintah yang kuat. Ia yakin investor mau mengerti kalau diajak berbicara oleh pemerintah.

"Kalau investasi tidak dengan melibatkan pekerja Indonesia buat apa. Ini harus dinegosiasikan. Dengan demikian rakyat Indonesia senang," ujarnya.