REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengkritisi Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam beberapa periode ini.

Hal ini disampaikan Hasan, saat ceramah dalam dialog kebangsaan dengan sekitar 500 mahasiswa Universitas Soedirman, Purwokerto, Kamis.

Dia menyampaikan, dalam pilkada langsung yang kini berjalan, turut pula sejumlah efek negatif yang tidak mencerminkan semangat pancasila dan demokrasi yang sehat.

Pilkada langsung, menurut Hasan, saat ini berjalan tidak seperti yang diharapkan saat reformasi. Demokrasi yang tumbuh dalam pilkada langsung tersebut, memunculkan fenomena politik uang.

"Belum tentu menang bupati kalau tidak didukung modal. Mesti modal besar, kalau tidak pakai modal maka investornya ada. Begitu pula gubernur bahkan pemilihan presiden," katanya.

"Kalau itu yang terjadi maka kepentingan publik pasal 33 UD 1946 itu bisa berubah terjemahan. Karena bupati ada sponsornya tentu kepentingannya untuk sponsor, inilah yang kita khawatir demokrasi di kooptasi pemilik modal," katanya.

Di masyarakat muncul fenomena NPWP, nomer piro wani piro, (nomor berapa, berani bayar berapa). Sehingga, menurut dia, masyarakat tidak memikirkan masa depan daerahnya.

"Begitu murah harga suara masyarakat hanya untuk sembako atau Rp100.000," katanya.

Di sisi lain, menurut dia, pilkada langsung juga memunculkan masalah sinkronisasi pembangunan daerah dan pusat.

Dalam Pilkada langsung, para bupati mengetengahkan visi misinya, begitu pula dengan para gubernur dan juga presiden saat pemilihan.

Akibatnya masing-masing pimpinan memiliki visi sendiri-sendiri. "Kalau begitu bagaimana ketemunya," katanya.

Padahal bila berkaca pada masa lalu, di zaman Orde Lama, Soekarno memiliki rencana pembangunan lima puluh tahun, sementara di zaman Orde Baru terdapat repelita yang menyinkronkan pembangunan dari pusat dan daerah.

Untuk itu, menurut dia perlu untuk terus memperbaiki proses yang berlangsung. Ia mengakui dibutuhkan proses yang baik agar dapat menjadikan demokrasi yang matang.

Ia sendiri saat ditanya wartawan mengaku setuju dengan pilkada langsung. Namun perlu diperbaiki. "Tapi bukannya sistem yang sudah bagus atau belum ya, itu tugas lembaga pengkajian yang saat ini tengah mengkaji sistem tata negara kita," katanya.