REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Delegasi buruh dipimpin Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan.
Sebelum memulai pertemuan, para buruh yang hadir menyanyikan lagu Salam Gigit Jari ciptaan Muchtar Pakpahan. Dulu, ketika mendukung Jokowi, buruh menyanyikan lagu Salam Dua Jari yang populer. Sekarang, buruh menggubahnya menjadi Salam Gigit Jari sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi.
Begini sepenggal liriknya, 'Salam dua jari, buruh pilih Jokowi. Buruh makin sedih bila ingat janji-janji. Nyatanya hingga kini janji tinggal janji. Yang didapat buruh salam gigit jari.'
Menurut Muchtar Pakpahan, ada janji-janji Jokowi untuk perbaikan nasib buruh, namun nasib buruh makin terpuruk dan tidak ada perbaikan. "Melalui Pimpinan MPR, kami minta Ketua MPR mengingatkan presiden untuk memenuhi janji-janjinya," katanya.
Selanjutnya Muchtar mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi yang dihadapi buruh. Dia mencontohkan pemberangusan terhadap serikat buruh yang semakin meluas, buruh banyak yang di-PHK dan dirumahkan, membanjirnya tenaga asing dan merajalelanya korupsi. "Itulah latar belahirnya lagu Salam Gigit Jari," katanya.
Menanggapi 'keluhan' delegasi SBSI, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan ekonomi Indonesia memang sedang mengalami pelambatan. Rupiah sudah Rp 14 ribu lebih. Sudah terjadi pengurangan kerja di perusahaan-perusahaan.
"Dalam situasi sulit ini kita ingin membantu pemerintah. Kalau pemerintah jatuh, kita semua yang sengsara. Akan terjadi chaos. Risikonya seperti terjadi di Uni Soviet yang terpecah belah. Apa kita mau seperti itu? Pendeknya kita mendukung pemerintah," kata Zulkifli.
Mengenai tenaga kerja asing (Tiongkok), Zulkifli mengaku sudah bertanya langsung kepada Presiden Jokowi. "Yang dimaksud presiden menandatangani MoU untuk mendatangkan 10 juta wisatawan Tiongkok bukan mendatangkan 10 juta tenaga kerja," katanya.
