REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR --Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menanggapi Banyak isu fenomenal yang berkembang negatif di dunia pendidikan Indonesia. Misalnya, soal isu pengurangan anggaran pendidikan oleh pemerintah dan isu pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ).

Menurut Hidayat, isu akan adanya pengurangan anggaran pendidikan oleh pemerintah adalah kabar hoax atau tidak benar. Ia mengatakan, kalau diperhatikan Pidato Kenegaraan Presiden terkait nota keuangan 2016 di Rapat Paripurna DPR tahun 2015 yang lalu, tidak disebutkan sama sekali tentang pengurangan anggaran pendidikan. Selain itu, anggaran pendidikan sudah dipatok oleh UU yakni sekurang-kurangnya 20 persen.  Sehingga, jika pemerintah berani menguranginya, berarti pemerintah melanggar UU dan itu tidak mungkin.

"Saya yakin Presiden tidak akan melanggar UU," kata Hidayat, usai membuka secara resmi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode Training of Trainers ( ToT) /pelatihan untuk pelatih kerjasama MPR RI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan, yang diikuti sekitar 100 peserta dosen perguruan tinggi swasta se-Sulawesi Selatan, di Artayaduta Hotel Makassar, Kamis (10/9) malam.

Soal pembubaran IPDN, tambah dia, Menteri Dalam Negeri sudah mempertanyakan serius latar belakangnya bagaimana tiba-tiba muncul wacana keras untuk membubarkan IPDN. Padahal, menurut Hidayat, IPDN adalah sebuah sarana efektif untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di tingkat lokal seperti kelurahan dan kecamatan.

"Para pemimpin ditingkat daerah itu harus mendapatan pendidikan yang sifatnya nasional dan itu tempatnya di IPDN. Jika pendidikan itu diserahkan ke masing -masing provinsi, itu akan menguatkan isu soal primodialisme dan akan berujung kepada federalisme. Itu harus dihindari," kata dia.