REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Martin mengatakan, Indonesia perlu menata sistem ketatanegaraan pada semua lembaga negara, agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membayangkan bagaimana bila pidato Presiden dijadikan prioritas dalam pembangunan. Martin mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi gencar melakukan program pembangunan tol laut.

Dalam pembangunan tersebut, tentu akan dibangun pelabuhan, perlu kapal, dan pemenuhan infrastruktur lainnya. Bila Presiden selanjutnya yang menggunakan pidatonya untuk dijadikan prioritas pembangunan, misalnya dalam bidang industrialisasi, tentu tidak sejalan dengan pembangunan tol laut. Demikian juga bila presiden selanjutnya memprioritaskan pertanian.

"Tentu pembangunan itu akan sia-sia karena di sini tidak ada tujuan bersama", ujar Martin dalam seminar nasional yang digelar MPR di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/9).

Untuk itu, dirinya menegaskan pentingnya GBHN. Adanya keinginan menghidupkan kembali GBHN ini menurut Martin, juga dikehendaki oleh seluruh pimpinan parpol.

Dalam kesempatan itu, Martin juga menyatakan perlunya melakukan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan pada semua lembaga negara, apalagi saat ini DPR mendapat sorotan dari masyarakat. "Siapa yang mengawasi DPR?,'' tanya dia.

Martin paham yang mengawasi DPR adalah rakyat. Namun pengawasan yang dilakukan rakyat paling efektif dalam waktu lima tahun sekali saat pemilu, tidak bisa secara langsung. Dalam seminar yang bertema 'Urgensi Pembentukan UU Tentang MPR, DPR, dan DPD yang Terpisah', Martin mempertanyakan apakah pemisahan nanti akan meningkatkan optimalisasi kinerjanya atau tidak.