REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR khawatir dengan rendahnya serapan anggaran di daerah. Wakil ketua MPR Mahyudin mengungkapkan hingga Agustus lalu penyerapan anggaran pembangunan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Bahkan, sebagian kemeterian penyerapan anggaran pembangunannya kurang dari lima puluh persen, beberapa diantaranya bahkan baru mencapai tiga puluh persen.
Menurut Mahyudin, minimnya penyerapan anggaran, pembangunan turut berkontribusi pada melemahnya perekonomian Indonesia. Terlebih setelah nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan.
''Seandainya penyerapan anggaran berjalan lancar, pembangunan sarana dan prasarana juga berlangsung baik, maka kondisi ekonomi yang semakin memburuk, itu bisa diminimalisir,'' kata Mahyudin, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Bicara Buku yang berjudul 'Kiat-kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).
Ia menuturkan, minimnya penyerapan anggaran pembangunan oleh pemerintah, terjadi karena masing-masing pimpinan proyek merasa takut terjerat tindak pidana korupsi. Akibatnya, mereka bersikap sangat hati-hati, karena tidak ingin terjerat korupsi.