REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan pemerintah wajib menengahi persoalan yang dihadapi angkutan umum, khususnya sopir taksi dengan kehadiran angkutan umum berbasis online. Sebab, akibat kisruh tersebut, Jakarta dikepung demo oleh ribuan masa yang terdiri dari sopir taksi dan Bajaj.
"Saya kira pemerintah wajib menengahi dan mengambil kebijakan sistem yang diterima semua pihak. Semua pihak agar meredam emosi dan jangan merusak," kata Oesman Sapta, saa menghadiri peresmian Jembatan Tayan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa (22/3).
Mereka memprotes kehadiran angkutan umum berbasis online seperti Grabcar dan Taksi Uber, yang dinilai tidak memiliki rasa keadilan. Aksi mogok itu membuat macet di sejumlah ruas jalan karena badan jalan dipakai untuk parkir kendaraan taksi.
Selain itu ada pula aksi anarkis dengan memaksa sopir lain ikut aksi mogok dan menurunkan penumpang. Oesman Sapta, akrab disapa Oso, menyayangkan perilaku anarkis dalam aksi mogok dan unjuk rasa sopir angkutan umum itu.
Ia berharap semua pihak bisa berkepala dingin dalam memecahkan masalah itu dan bisa mengendalikan emosi. "Kita menyayangkan adanya aksi anarkis dan agar jangan sampai terjadi lagi. Masyarakat kita adalah masyarakat yang damai. Marilah mencari solusi melalui perdamaian," ujarnya.
Menurut Oso, situasi saat ini memang tidak dapat dihindari. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kehadiran angkutan umum berbasis online. Padahal, kehadiran angkutan umum berbasis online juga mempunyai tujuan yang baik.
"Semuanya tentu mempunyai tujuan yang baik. Jadi harus dengan kepala dingin menarik benang dalam tepung sehingga tepungnya tidak berserakan. Harus dicari win win solution bagi semua pihak," ucapnya.
