REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Mahyudin mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan. Dia menyampaikan hal tersebut bertepatan dengan hari nelayan nasional yang diperingati setiap 6 April.

"Negara kita ini negara maritim, banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pemerintah berkewajiban menyejahterakan mereka," kata Mahyudin.

Menurut dia, upaya menyejahterakan nelayan memang tidak mudah. Namun harus dilakukan untuk mendukung konsep Poros Maritim pemerintahan Jokowi-JK. Dia mengatakan banyak cara untuk membuat para nelayan dapat hidup layak. Diantaranya, dengan membuat perundang-undangan yang lebih berpihak dan mengayomi para nelayan.

"Permudah perizinan perikanan tangkap dengan kapal kecil. Persulit kalau perlu larang penggunaan pukat harimau milik perusahaan besar. Selain merugikan nelayan, juga dapat merusak habitat laut," kata dia.

Ketua Umum HKTI ini juga mengapresiasi ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap kapal ilegal. "Saya setuju tindakan menteri Susi mengebom kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Biar mereka kapok!" ujarnya.

Mahyudin juga mengimbau kementerian terkait bisa memberikan perhatian kepada nelayan. Misalnya, pemerintah melalui kementerian koperasi memberikan pinjaman lunak untuk peningkatan kapasitas tangkap kapal nelayan. Kementerian kesehatan bisa memikirkan skema BPJS kesehatan yang tepat sasaran bagi nelayan. Bisa juga dengan menyediakan pemukiman tepi pantai.

Mahyudin mengungkapkan gagasannya supaya dapat meningkatkan taraf hidup nelayan, dibangun kampung nelayan terpadu. Selain ada pasar, klinik, sekolah dan tempat ibadah, juga tersedia tempat pelelangan ikan (TPI). "Dengan begitu, perputaran uang akan cukup besar dan bisa menstimulasi perekonomian lokal" kata Mahyudin.