REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta kepada pemerintah untuk membuka moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pembukaan penerimaan PNS itu hanya terbatas pada penerimaan guru-guru mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Karena sekolah-sekolah kita kekurangan guru," kata Mahyudin ketika menyampaikan ceramah di SMKN 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4).

Pernyataan itu menjawab keluhan kepala sekolah SMKN 1 yang mengalami kekurangan guru. Sebelumnya Kepala SMKN 1 Mujiono mengeluh sekolahnya kekurangan guru. Saat ini guru di SMKN 1 hanya 63 orang. Dari jumlah itu, hanya 35 orang guru yang berstatus PNS, sedangkan sisanya adalah berstatus honorer.

Menurut Mahyudin, UUD memberi perhatian pada pendidikan sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap orang sesuai UUD harus mendapatkan pendidikan yang layak.

"Karena itu, moratorium PNS agar dibuka tapi dengan porsi terbatas khususnya untuk guru SD sampai SMA. Juga untuk mengangkat guru-guru hononer menjadi pegawai negeri," katanya

Dalam cermahnya, Mahyudin juga menguraikan tentang tugas MPR dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Terkait Empat Pilar MPR RI, Mahyudin juga meminta kepada anggota MPR yang jumlahnya 629 orang untuk serius mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI.