REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpustakaan merupakan salah satu alternatif untuk menyebarkan budaya membaca. Salah satunya dengan kehadiran perpustakaan wakil rakyat. Hal ini dibahas dalam 'Bicara buku bersama wakil rakyat', Kamis (12/5) di Perpustakaan MPR bertema Masa Depan Perpustakaan Khusus di Indonesia Studi Kasus Perpustakan Wakil Rakyat.
Perpustakaan Wakil Rakyat ada di tingkat nasional dengan kehadiran perpustakaan MPR, DPR dan DPD dan ditingkat lokal pada setiap DPRD Tingkat I di Propinsi dan DPRD Tingkat II di Kabupaten/Kota. Perpustakaan Wakil Rakyat tergolong Perpustakaan Khusus, yang menyanyikan informasi tentang kinerja wakil rakyat dan menyediakan layanan pustaka ubtuk mendukung kualitas kinerja para wakil rakyat.
Terkait dengan itu Anggota Komisi X DPR RI Ceu Popong menegaskan pentingnya keberadaan perpustakaan. "Saya setuju-setuju saja membangun Perpustakaan Wakil Rakyat, asalkan beberapa kondisi penting sudah berada di rel yang seharusnya,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR Ceu Popong dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kondisi minat baca masyarakat Indonesia yang berada pada urutan 60 dari 61 negara yang diteliti. Pengertian masyarakat dengan sendirinya meliputi generasi muda dan anggota DPR.
Hal ini terjadi karena kemauan politik dari Pemerintah yang sangat minim. Ini tecermin dalam APBN dan APBD. Dia mengaku tak terkejut setiap melakukan kunjungan ke daerah mendapati perpustakaan sekolah yang kondisinya menyedihkan. Kadang, perpustakaan kondisinya buruk, mepet dekat toilet dan berpenerangan remang-remang sehingga nyaris tak ada siswa yang membaca di sana. Pengunjung minim juga dijumpai pada perpustakaan umum milik Pemda.
Ia mengajak semua pihak agar menyadari dan tidak menutup-nutupi fakta mengenaskan tersebut. Menurut Ceu Popong, kondisi tersebut terjadi karena 'roh' yang keliru alias sistem pendidikan yang salah. “Anak PAUD usia 3-5 tahun dipaksa calistung (baca, tulis, hitung). Akibatnya mereka kemudian takut melihat dan membaca buku karena waktu kecil dikondisikan tak enak,” ungkap Ceu Popong gemas.
Blasius Sudarsono, dari LIPI, menegaskan bahwa Perpustakaan Wakil Rakyat adalah perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi melayani kebutuhan para wakil rakyat dalam bidang informasi. "Karenanya Perpustakaan Wakil Rakyat yang ada pada saat ini diharapkan mampi menjadi acuan bagi para wakil rakyatnya ketika menyusun regulasi" jelas pakar perpustakaan ini.
Sayangnya saat ini pada tingkat DPRD Propiinsi hanya ada 13 Perpustakaan DPRD dari keseluruhan 34 DPRD Propinsi. Sedangkan Pada tingkat DPRD II Kabupatrn/Kota hanya ada lima (lima), perpustakaan DPRD II dari keseluruhan 518 kabupaten/kota.
Acara ini diikuti oleh para pustakawan dari kementerian, lembaga dan instansi Pemerintah. Acara ini menghadirkan para pembicara Blasius Sudarsono dari LIPI, Sri Sularsih Perpustakaan Nasional, Hendro Wicaksono dari SLIMs dan Wahyu Kumoro dari Forum Perpustakaan Khusus serta Adwiyani dari Klub Perpustakaan Khusus.
