REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung penguatan kelompok masyarakat hukum adat. Dia kedatangan tamu dari DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara), Selasa (23/8). Mereka berencana mengadakan seminar tentang masyarakat adat pada 25 Agustus mendatang.

"Ini sangat bernilai strategis karena seminar ini dihadiri perwakilan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat mulai dari Aceh sampai Papua. Tujuan dari seminar nasional ini kami ingin menyampaikan aspirasi, memperoleh gagasan dr peserta seminar terkait pembrdayaan pemerintahan desa adat di dalam konstitusi," ujar Ketua Panitia Seminar Kermahudatara Junian Lumbantobing.

Junian juga menyampaikan lima poin utama terkait Resolusi Sosial Adat Budaya Nusantara. Pertama, Kermahudatara mengharapkan Pimpinan MPR RI menerapkan nilai-nilai nawa cita nasional dan nawa cita Presiden RI. Pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Nation and Character Building di semua perguruan negeri dan swasta

Kermahudatara mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan desa adat/kenegerian, dilandasi pemberdayaan sebagai stakeholder Kemajuan Ekonomi Desa dan untuk turut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Mereka juga meminta pemerintah untuk melindungi dan mengakui Hak Ulayat Desa/Marga dalam kooridnasi pemkab setempat.

Selain itu, mereka mendesak Pemerintah RI untuk menghidupkan Peradilan Desa (bersifat mediasi) karena hukum adat adalah subsistem hukum nasional. Terakhir, Kermahudatara mengharap pimpinan MPR menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang Pembangunan Nasional.