REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menyerukan demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Sebab, bila demokrasi politik dan ekonomi tidak sejalan, maka tujuan demokrasi secara keseluruhan tidak akan tercapai.

"Tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan sosial," ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (28/9).

Kuliah umum tersebut mengambil tema 'Membangun Sistem Politik yang Beradab dengan Landasan Empat Konsensus Kebangsaan Untuk Indonesia yang Maju dan bermartabat'. Acara itu dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan puluhan dosen universitas tersebut.

Cita-cita Indonesia, lanjut Zulkifli, adalah kesejahteraan sosial seperti dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ia sempat bertanya-tanya, sejauh mana keadilan sosial saat ini.

Menurutnya demokrasi yang berkembang sekarang malah melahirkan kesenjangan sosial, kaya dan miskin, pemerintah pusat dan daerah.

"Ada orang yang penghasilannya Rp1 miliar dalam sehari, ada pula orang yang sehari susah untuk makan," katanya.

Zulkifli mengungkapkan, kesenjangan itu bisa terjadi karena demokrasi Indonesia yang berjalan hanya sukses secara prosedural.

Namun, dalam kesuksesan demokrasi prosedural itu ada perselingkuhan antara partai politik dan pemilik modal, dimana kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat beralih ke tangan pemilik modal.

"Demokrasi direduksi dengan sangat murah, lewat money politic. Hal inilah yang perlu diluruskan dengan Empat Konsensus Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.