REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI E.E.Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta, menghadiri pertemuan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara bersama Presiden RI Joko Widodo dan Wapres RI Jusuf Kala. Soal penegakkan hukum yang konsisten ini diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan kepada investor.
Pertemuan tersebut membahas persoalan bangsa dan negara, terutama membahas soal reformasi hukum. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan beberapa hal tentang reformasi hukum.
Reformasi hukum patut dibicarakan secara serius, sebab dalam konstitusi Indonesia tercantum secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Zulkifli berharap dan meminta agar semua lembaga negara dalam menentukan sebuah kebijakan harus berdasarkan hukum.
''Sehingga warga negara juga mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, maka sinergi antar lembaga negara harus benar-benar dijalin, agar tak ada tumpang tindih antara perundang-undangan dan aturan-aturan,'' kata Zulkifli, usai pertemuan.
Zulkifli mengatakan, pembicaraan soal reformasi hukum sangat penting. Penegakan hukum yang baik adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk bangkit dan meraih kepercayaan publik baik di dalam dan di luar negeri. Hal tersebut, menurutnya akan berdampak kepada kemajuan perekonomian Indonesia secara luas.
Dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, kata dia, maka kepercayaan investor akan muncul. Para pejabat baik pusat dan daerah pun akan semakin nyaman dalam menunaikan tugas-tugasnya. ''Momentum penegakan hukum yang tepat dan tegas jangan sampai hilang,'' jelasnya.
MPR, kata Zulkifli, menyampaikan beberapa masukan kepada Presiden RI salah satunya soal penegakkan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT). Menangkap seorang korupto, lanjutnya, sangat baik dan perlu didukung dan akan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat. Tapi, ia menegaskan prinsip pencegahan kejahatan adalah yang terbaik.
Ia menjelaskan, banyak cara untuk melakukan pencegahan kejahatan, yakni dengan melakukan pendidkan karakter bangsa, sesuai nilai luhur bangsa yang baik. ''Misalnya kepada calon-calon kepala daerah dan calon anggota dewan, agar mereka paham betul menjadi kepala daerah itu untuk apa dan untuk siapa. Menjadi kepala daerah dan pejabat sejatinya untuk kesejahtetaan rakyat,'' ucapnya.
