REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok DPD di MPR John Pieris menilai, Dewan Perwakilan Daerah sudah melaksanakan berbagai upaya untuk memuluskan wacana tentang penguatan DPD. Upaya tersebut antara lain menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya suara kampus, dan bertemu tokoh partai politik untuk menjajaki persamaan pemikiran dan meminta dukungan.

"Setidaknya, lanjut dia, ada tujuh pimpinan parpol yang sudah ditemui utusan DPD. Pimpinan Parpol tersebut adalah Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Golkar Setyo Novanto, Ketua PKB Muhaimin Iskandar hingga pimpinan Hanura," kata Jhon, dalam Seminar Nasional Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR RI, di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Rabu (26/10).

Hasil pertemuan dengan pimpinan parpol itu, kata John, menunjukkan adanya sikap dukungan partai kepada penguatan DPD. Dukungan tersebut, masing-msing datang dari Partai Demokrat dan PKS. Sedangkan Golar dan PKB, meski belum memberi isyarat tegas, begitu juga dengan Hanura.

Tetapi, dukungan tersebut belum dapat direalisasikan, karena DPD butuh 100 tandatangan tambahan dari anggota DPR, sebagai syarat minimal pengajuan usulan perubahan UUD NRI tahun 1945. "DPR belum mengakui keberadaan DPD sebagai bagian dari parlemen. Padahal, DPD bisa menjadi kekuatan penyeimbang pada saat presiden dan DPR mengalami kebuntuan,'' ucapnya.

Kekhawatiran anggota DPR terhadap penguatan DPD, menurut John, kurang beralasan. Karena penguatan DPD, tidak akan mempengaruhi kekuasaan DPR. DPD hanya berharap pembagian peran, pada bidang tertentu saja, khususnya yang berkaitan dengan daerah. Misalnya soal Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah, hingga sumber daya daerah.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengatakan, DPD harus bekerja lebih keras untuk menyamakan persepsi dalam upaya melaksanakan penguatan. Tanpa penyamaan itu, sampai kapanpun wacana penguatan DPD tidak akan pernah berhasil.