REPUBLIKA.CO.ID, BONTANG -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai beberapa kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah ada yang tidak pro rakyat sehingga menimbulkan kerugian. Baik bagi negara maupun masyarat.

Salah satunya menyangkut kebijakan impor daging. Impor daging, menurut Mahyudin, mendorong konsumsi masyarakat terhadap daging meningkat.

"Padahal potensi daging sapi di Indonesia tidak terlalu besar, sangat jauh dibanding potensi yang dimiliki Indonesia dibidang perikanan," kata Mahyudin, saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR, di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (17/11).

Besarnya kebutuhan terhadap daging sapi, lanjut dia, membuat ketergantungan Indonesia akan impor sapi pun semakin besar. Akibatnya harga daging sapi terus meningkat. Bahkan harga daging di Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia.

Ia menjelaskan, harga daging sapi pada Idul Adha lalu sempat mencapai Rp 150.000/kg, padahal harga daging tongkol hanya Rp. 20.000/kg. "Namun, kita tetap memilih daging sapi, karena terlanjur bergantung pada daging sapi," ucapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap daging sapi, negara terpaksa mengeluarkan devisa yang tidak sedikit. Sementara masyarakat juga terpaksa membayar dengan harga yang mahal agar bisa mengonsumsi daging sapi.

Mestinya, lanjut Mahyudin, pemerintah kembali mengkampanyekan makan ikan. Selain potensi ikan Indonesia sangat besar, harga daging ikan juga relatif murah dan terjangkau seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa membeli dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan devisa untuk mendatangkan daging.