REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menilai sertifikasi birokrat perlu diterapkan di Indonesia.

"Bukan ulama yang perlu disertifikasi, justru calon bupati, calon gubernur, dan para birokrat yang lebih perlu disertifikasi," ujarnya ketika bertemu dengan pengurus Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin) di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/5).

Mantan Menteri Kehutanan RI itu menuturkan usulan penetapan standar sebagai birokrat ini muncul karena keprihatinannya atas banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan, salah satunya praktik korupsi.

"Buktinya saja, ada 18 gubernur dan banyak bupati yang sudah tidak terhitung lagi masuk penjara sampai sekarang," katanya.

Oleh karena itu, usulan tersebut kemudian dihadirkan untuk menjadi inovasi perbaikan pelayanan para administrator negara kepada masyarakat.

Selain birokrat, para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dinilai perlu menerapkan sertifikasi tersebut.

"Sedangkan kalau ulama itu semua perjuangannya biasanya untuk bangsa dan negara, jadi tidak perlu dikhawatirkan," jelasnya.