REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI akan mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai amanah pendiri bangsa Indonesia. Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengatakan Menurut Rully, Indonesia telah bebeberapa kali menerapkan sistem perekonomian nasional tapi selalu jauh dari konsep ekonomi Pancasila yang orientasinya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Untuk mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila ini, Lembaga Pengkajian MPR akan menyelenggarakan simposium nasional," kata Rully, Senin (10/7).

Lembaga Pengakajian MPR RI, kata dia, akan membuat buku yang mengulas soal ekonomi Pancasila agar pada impelementasinya dapat sejalan dengan konsep ekonomi gotong-royong yang diamanahkan para pendiri bangsa.

Simposium akan diselenggarakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7) yang dijadwalkan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Simposiujm ini juga akan dihadiri oleh Menko Perekonomim Darmin Nasional sebagai pembahas utama, serta sejumlah pakar ekonomi sebagai pembahas yakni, Emil Salim, Sri adiningsih, Edy Swasono, Chairul Tanjung, Tanri Abeng, Soebroto.

Hadir juga para rektor dan dosen ekonomi dari kampus-kampus. Menurut Rully, ekonomi Pancasila itu konseponya jelas dalam UUD 1945 tapi implementasinya sangat sulit dilaksanakan. Melalui simposium, kata dia, akan membedah apa penyebabnya dan bagaimana solusinya.