REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah saat ini fokus pada kebijakan pemihakan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan pemihakan yang pertama adalah reforma agraria.

"Reforma agraria yang akan dilakukan adalah resdistribusi, akses, dan sertifikasi lahan," ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Simposium Nasional MPR, Rabu (12/7), di Gedung Nusantara IV, Jakarta.

Langkah ini, menurut Darmin perlu dilakukan sebab diakui, 56 persen petani hanya menguasai 0,5 hektar. Diakuinya tak mudah melakukan reforma agraria sebab ini sudah terlambat 70 tahun. "Meski demikian harus kita selesaikan," kata dia.

Menurutnya, perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir ini membaik. "Kalau bicara di dunia internasional, pertumbuhan ekonomi kita bagus," ujarnya.

Setelah kebijakan reforma agraria, ungkap Darmin, langkah pemihakan pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Anggaran pendidikan sudah dikembangkan hingga 20 persen, tapi dunia pendidikan kita tidak nyambung dengan dunia usaha.

"Sehingga pemerintah merumuskan pendidikan dan pelatihan," ucapnya.

Masalahnya di sini menurut Darmin, bangsa ini kekurangan guru. Selanjutnya pemerintah mengembangkan kesempatan berusaha dan bekerja. Bidang yang difokuskan adalah ritel. Dengan catatan aturannya persentase kepemilikan mini market dari pemilik aslinya, sehingga kesempatan orang berusaha terbuka.