REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral MPR RI, Ma’ruf Cahyono dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo. Penganugerahan ini atas jasa Ma'ruf yang telah memberikan ide dan membuat gagasan pembentukan Lembaga Pengkajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan.
Penganugerahan itu disampaikan saat upacara bendera HUT DPR/MPR ke-72, pada Selasa, (29/8) di Kompleks DPR, MPR dan DPD, Senayan, Jakarta. Ma’ruf menjadi pembina upacara.
Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No 60/TK/Tahun 2017 pada 21 Juni 2017, yang diberikan kepada Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono S.H atas jasa dan prestasi yakni, berperan aktif memberikan pemikiran terkait rencana dan rekomendasi MPR tentang penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, agar ditaati dan dilanjutkan oleh MPR masa jabatan 2014-2019 sehingga terbit Keputusan No 4/MPR/2014.
Ma’ruf yang bekerja di MPR sejak 1994 ini, dinilai berhasil memberikan ide dan gagasan pembentukan Lembaga Pengkajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan.
Dalam sambutannya Ma’ruf mengatakan, mengucap syukur terhadap kerja yang telah dilakukan oleh para aparatur sipil negara yang memberikan dedikasinya pada bangsa dan negara. Ia mengatakan, selama 72 tahun MPR dan DPR sebagai aparatur sipil negara telah menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga memunculkan citra baik di hadapan masyarakat.
“Kami mengawal pelaksanaan tugas wewenang MPR, yang berurusan dengan politik dan berhubungan dengan ketatanegaraan. Tantangannya ke depan semakin besar seiring dengan perkembangan demokrasi, politik dan dinamika masyarakat sendiri,” katanya.
Ma’ruf menjelaskan, sebagai institusi MPR harus meningkatkan kapasitas sebagai institusi dari berbagai dimensi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government). “Bagaimana kita harus memberikan pelayanan terhadap MPR, DPR dan DPD,” ujarnya. Yakni, dengan menghargai masyarakat dengan kerja maksimal sehingga bisa dipercaya oleh publik.
Terkait ulang tahun ke-72 Ma’ruf mengajak agar semua di lingkungan MPR melakukan rencana proyeksi ke depan terkait birokrasi. “Mudah-mudahan MPR sebagai lembaga negara bisa semakin maju dan semakin baik dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
