REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Tarian perang Hideng yang dipersembahkan oleh enam mahasiswa yang tergabung dalam sanggar Ammapai menyambut kedatangan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin, di kampus STiKOM Uyelindo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/10). Dalam sambutannya ia menegaskan agar praktik korupsi harus dihentikan.

Begitu melangkah menuju Aula Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM), Mahyudin mendapat  pengalungan kain tenun NTT dilakukan oleh ketua yayasan Uyelindo, Tarsius Tukang. Kehadiran Mahyudin di kampus STIKOM Uyelindo Kupang ini adalah melaksanakan salah satu amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

Hari itu, 400 peserta sosialisasi yang terdiri dari para mahasiswa STIKOM Uyelindo ditambah anggota organisasi kepemudaan dan siswa-siswi tingkat SMA di Kota Kupang siap menerima materi sosialisasi. Selain Mahyudin yang menjadi pembicara sekaligus membuka acara sosialisasi Empat Pilar, juga hadir dua anggota MPR sebagai narasumber, yaitu Zulfadli (Fraksi Partai Golkar) dan Abraham Liyanto (kelompok DPD dapil NTT).

Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam pidatonya mengingatkan sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan ini adalah salah upaya untuk mengantisipasi adanya ancaman, baik datang dari internal maupun dari luar luar. "Kita menyadari ancaman kebangsaan itu tidak pernah selesai. Setiap saat selalu ada yang mencoba untuk merongrong Indonesia, karena mungkin mereka tidak suka melihat Indonesia bersatu, utuh, sebagai negara yang memang kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya," ujar politikus Partai Golkar ini.

Jadi, menurut Mahyudin, kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang akan menjaga diri kita? Salah satu caranya, menurut Mahyudin, dengan memberikan pemahaman Pancasila atau Empat Pilar MPR ini. "Pancasila atau Empat  Pilar ini penting ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk kalangan generasi muda, agar dijadikan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mahyudin.

Salah satu dari sekian banyak ancaman adalah adanya upaya memecah belah bangsa Indonesia. "Kita tidak menuduh, tapi kenyataan itu memang ada. Sebab orang melihat Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bersatu dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga ada yang mencoba untuk memecah belah kita," ujarnya.

Ancaman lainnya adalah korupsi. Korupsi, menurut. Mahyudin, melibatkan pejabat tinggi negara sampai pejabat tingkat Rukun Tetangga (RT). Sebab, tegas Mayudin, korupsi ini harus dihentikan secara menyeluruh. "Korupsi itu membahayakan karena bisa membuat negara menjadi collapse," tutur Mahyudin.

Ia menyebut banyak contoh negara lain yang tak bisa berkembang yang akhirnya menjadi negara gagal karena korupsi. Oleh karena itu, tambah Mahyudin, harus ada komitmen kita semua untuk menghentikan praktik korupsi. "Korupsi harus dijadikan musuh bersama," katanya.