REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima pengaduan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Kehadiran Aspek adalah mengadukan terancamnya 20 ribu lebih pekerja tol akibat kebijakan Gerbang Tol Otomatis (GTO).
Menurut Presiden Aspek Mirah Sumirat mereka memilih mendatangi MPR karena dianggap yang paling representatif dan masih terjaga. “Kami mengikuti kegiatan Pak Zul ketemu rakyat dan rasanya pas aspirasi ini disampaikan ke MPR. Ada nasib 20 ribu pekerja tol yang gelisah karena ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” kata Mirah
Menanggapi aspirasi pekerja tol, Ketua MPR meminta Jasa Marga untuk menghindari kebijakan PHK karyawan. Ia menegaskan bersedia menjadi penyambung aspirasi. “Saya minta Jasa Marga hindari kebijakan PHK karyawan. Kemajuan teknologi itu kebutuhan tapi jangan mengorbankan kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga meminta Jasa Marga untuk membuka kesempatan bagi pekerja tol untuk berkiprah di sektor yang dikelola perusahaan maupun anak perusahaan. "Pekerja tol ini punya keluarga, punya beban yang harus ditanggung setiap harinya. Kebijakan GTO kan sudah direncananakan lama, seharusnya solusi sudah disiapkan,” kata Zulkifli.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Mirah Sumirat mengaku akan menyampaikan sikap Ketua MPR ini kepada pekerja tol yang menunggu kepastian. Ia mengaku optimistis setelah pertemuan ini pekerja mendapat solusi terbaik.
