REPUBLIKA.CO.ID, BANYUASIN -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia yang menurutnya masih sangat serius. Sebab, ketimpangan ekonomi Indonesia makin menyeret masyarakat di daerah menjadi buruh kasar.

"Ekonomi kita memang tumbuh, tapi ketimpangan makin tinggi. Rakyat di pelosok daerah makin tidak punya kekuatan melawan tekanan pemodal dan terpaksa menjadi penonton atau bahkan tersingkirkan," ujar Zulkifli Hasan saat acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (5/3) lalu, seperti dalam siaran persnya.

Ia mencontohkan, saat ini kepemilikan tanah di Indonesia begitu timpang. Satu persen orang bisa menguasai 70 persen lahan dalam bentuk konsesi lahan perkebunan dan tambang.

Di Banyuasin juga, 70 persen lahan juga bukan milik warga sini lagi. "Bayangkan berapa tanah yang nanti bisa kita wariskan pada generasi penerus jika tren ini terus berlanjut,” kata Zulkifli.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli ingin mengajak pemerintah untuk duduk bersama kembali, membahas persoalan ketimpangan yang semakin serius ini. Sebagaimana diketahui, persoalan ketimpangan ekonomi masih menghantui Indonesia dalam kurun dua dekade terakhir.

Pada Februari 2017 lalu, Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia.