REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin menegaskan dukungannya agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali diajarkan di sekolah-sekolah. Menurut dia, hal itu menjadi aspirasi dari guru-guru di sekolah-sekolah.
"Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden,Jokowi dan berharap Pemerintah menyikapi dan menindaklanjutinya," ujar Mahyudin saat sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Ahad (2/12).
Ia mengatakan, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) saat ini tidak mencukupi, karena pendidikan moralnya ditinggalkan. Padahal, pendidikan moral sangat penting untuk diajarkan, terutama menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan zaman globalisasi.
Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat "banjir" informasi dan semakin menghilangkan batas-batas negara. Akibatnya membuat ancaman juga meningkat.
"Untuk itu, tanpa kemampuan membentengi diri sendiri, berbagai ideologi dari luar yang membahayakan ideologi negara Pancasila, semakin mudah berkembang," katanya.
Hal ini bila tidak diantisipasi akan membuat ancaman radikalisme semakin meningkat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. "Di zaman internet ini, semua informasi bisa diakses, disinilah kita perlu mengantisipasi," kaya Mahyudin.
Sementara Anggota MPR Popong Otje Djundjunan yang menjadi pembicara sosialisasi empat pilar MPR mengatakan ancaman terhadap ideologi bersifat laten. "Artinya terus menerus akan berusaha mengganti ideologi negara sampai kiamat nanti," katanya.
Untuk itulah, PMP dibutuhkan untuk diajarkan kembali di sekolah-sekolah, guna memperkuat nilai-nilai dasar negara. Mahyudin dan Popong Otje Djundjunan pada Ahad (2/12) menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada Himpunan Wanita Karya.
Empat pilar kebangsaan adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pada siang harinya, keduanya memberikan sosialisasi di hadapan Forum Komunikasi Perumahan Atas Air (FKPPA) Balikpapan di Pemukiman Atas Air Marga Sari.
