REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah menilai kinerja pemerintah pada tahun 2019 di berbagai bidang sudah cukup baik. Dia menggarisbawahi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah di tahun 2019 mendatang,
Pertama, Upaya pembumian Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat perlu semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. "Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara," kata dia.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.
Kedua, Sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan kepada upaya mencapai tujuan bernegara. Segala bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari mengingat hal demikian akan kontraproduktif dengan upaya menyejahterakan rakyat.
Ketiga, negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap terorisme dan separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan karena melalui pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara.
Di sisi lain TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua. Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstrimisme berbasis agama dan terorisme juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun penegakan hukumnya.
Keempat, para elite politik harus menghentikan praktik berdemokrasi yang mengeksploitasi persoalan politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoaks sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada kontestasi gagasan dan konsep pembangunan nasional.
"Bukan dengan penggunaan ISU SARA atau apalagi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu harus bersikap tegas jika ditemukan kampanye yang mengarahkan pada penyebaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA," ucapnya.
Kelima, Negara Indonesia perlu terus berperan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sekaligus terciptanya tata dunia yang adil dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya.
"Selain itu pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di bidang perdagangan dunia sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata dia.
