REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk lebih memberikan perhatian terhadap petani. Di antaranya, dengan memberikan perlindungan dari sisi moneter dan fiskal.
Hal tersebut, disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia MS Hidayat, dalam acara Forum Bisnis dan Safari Ramadhan, Sabtu (13/7) malam.
"Keberpihakan moneter berupa keringanan suku bunga. Sementara keberpihakan fiskal, berupa subsidi pupuk dan harga beli pemerintah terhadap produk pertanian," ujarnya.
Menurut Heryawan, sebagai bentuk dukungan pada petani, Pemprov Jabar sudah memiliki beberapa kebijakan. Salah satunya, Pemprov tidak menetapkan target pada beberapa balai yang harus menghasilkan retribusi. Misalnya, balai yang menjual benih dan bibit.
Bahkan, Pemprov Jabar meminta benih dan bibit tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada petani dan peternak karena akan berimbas kepada peningkatan sektor ekonomi masyarakat.
"Seperti retribusi di dinas perikanan, kan menjual bibit ikan. Tapi kalaupun bisa dibagikan ya bagikan saja, itu lebih nyaman," katanya.
Kalau dijual, kata dia, balai tersebut kemungkinan hanya mendapat Rp 100 juta per tahun atau bahkan lebih rendah. Begitu juga bibit padi. Penjualan bibit padi pertahunnya hanya sekitar Rp 150-250 juta.
"Tapi kalau kemudian petani tidak mampu beli ya bagikan saja, apalagi itu untuk kelompik petani, kelompok yang harus dibela," katanya.
Oleh sebab itu, kata Heryawan, saat ini pendapatan dari retribusi semacam itu tidak lagi dibebani target. Dinas dan balai-balai penyediaan benih dan bibit pun saat ini diarahkan untuk bisa membagikan benih dan bibit secara gratis kepada masyarakat.
"Itu akan sangat menggenjot produktifitas petani dan peternak," katanya.
Walaupun dengan kebijakan tersebut, kata dia, pemasukan ke negara berkurang tapi tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan dampaknya yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Apalagi, saat ini 75 persen pendapatan Pemprov Jabar berasal dari pajak. "Jadi retribusi berkurang pun tidak masalah," katanya.
Menurut Heryawan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi maju, maka ada beberapa fokus pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan,sarana infastruktur, ekonomi pertanian, ekonomi nonpertanian, lingkungan hidup dan kebudayaan.
"Semuanya harus didorong agar meningkat kualitas kehidupan dan tercipta akselerasi pertumbuhan ekonomi," kata Heryawan.
Sementara menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia MS Hidayat, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi harus ada hubungan baik antara pemerintah dengan pengusaha. Tentu, hubungan yang terjalin dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara. Jadi, jangan terlalu khawatir terjebak hubungan yang bersifat KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).
"Sinergi antara pemerintah dengan pengusaha harus ditingkatkan dalam kerangka pembangunan," kata Hidayat.
Di negara maju, kata dia, hal tersebut justru berkembang. Hubungan Pemerintah dan Pengusaha berkembang positif tanpa khawatir jatuh ke dalam perilaku negatif.
Oleh sebab itu, Hidayat meminta jajaran Pemerintahan dan pengusaha di Jawa Barat untuk bahu membahu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meski diakuinya, saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan, namun hal tersebut justru menjadi tantangan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan percepatan.
"Banyak hal yang menjadi keunggulan Jawa Barat yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika