REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mempersilahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk Pansus Monorel. Hanya saja, Basuki menilai pembentukan pansus oleh DPRD DKI itu hanya untuk mengincar honor. "Bagus, kalau itu kerjanya DPRD memang suka pansus bagus dong. Pansus terus saja," ujar Basuki di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta. 

Diakui Basuki, saat dirinya masih menjadi anggota DPRD Belitung Timur maupun Komisi II DPR, berpengalaman membentuk pansus untuk setiap program yang dijalankan pemerintah (eksekutif). Menurutnya, pembentukan pansus akan berdampak pada bertambahnaya honor bagi anggota dewan. "Ya kan biar dapat honor, pansus ada honor kan," kata Basuki.

Adapun alasan DPRD DKI yang akan membentuk pansus, agar proyek monorael tidak menggunakan APBD DKI. Sebab, pengalaman di sejumlah negara seperti di Kuala Lumpur (Malaysia) dan Sydney (Australia), proyek monorel terpaksa diambil alih oleh pemerintah. "Jangan sampai monorail menggunakan dana APBD. Karena negara besar lainya mengangkat bendera putih maka diambil alih oleh pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana di gedung DPRD DKI.

Dikatakan Sani, sapaan akrabnya, Pansus Monorel akan menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan dan operasional. Khusus dari segi legal perlu dibahas karena belum semua jalur monorel tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2013-2030. "Yang tercantum di dalam RTRW ada dua yakni greenline dan blueline. Saya dengar ada jalur lain yang pengerjaannya oleh BUMN, tapi kok belum dimasukan," kata Sani yang juga politisi PKS ini.

Sedangkan dari aspek pembiayaan, lanjut Sani, dewan perlu mengetahui apakah akan ada subsisi dari APBD DKI, jika pengerjaan proyek tersebut gagal dilakukan oleh swasta. Sebab, proyek tersebut tidak ditender dan tanpa persetujuan dewan. "Dari aspek operasional terkait penggunaan produk dari China untuk kereta Monorel seharusnya menggunakan produk dalam negeri," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika