REPUBLIKA.CO.ID, PANAMA CITY -- Panama pada Selasa (16/7) menyeru para penyelidik untuk memeriksa pengiriman yang diduga merupakan bagian-bagian senjata di kapal berbendera Korea Utara (Korut), saat kapal itu berusaha memasuki Terusan Panama pekan lalu.
Presiden Ricardo Martinelli men-Tweet satu foto yang diduga bagian-bagian senjata yang para pakar telah diidentifikasi sebagai sistem pengendali radar peluru kendali permukaan-ke-udara buatan Uni Soviet. Pemerintah mengatakan bagian-bagian senjata itu disembunyikan di bawah ribuan karung gula di kapal Chong Chon Gang berbendera Korut.
Para pejabat mengatakan jika pengiriman benar berisi komponen rudal, hal ini dapat melanggar larangan PBB atas sebagian besar senjata yang dikapalkan ke atau keluar Korea Utara. Menteri Keamanan Panama Jose Raul Mulino mengatakan kepada radio RPC bahwa urusan itu sekarang menjadi masalah penyelidik PBB. "Dewan Keamanan akan mengirim para pakar," kata dia, seperti dilansir dari AFP, Rabu (17/7).
Amerika Serikat menyanjung aksi Panama itu dan menyatakan bahwa pihaknya siap membantu jika diperlukan. Ketika ditanya apakah Washington mengira Kuba juga tersangkut dalam kemungkinan penyelundupan senjata ke Pyongyang, juru bicara Departemen Luar Negeri, Patrick Ventrell, mengatakan terlalu pagi untuk mengatakan begitu.
Meski demikian, ia mengatakan, "Negara yang mengekspor senjata atau material terkait senjata ke Korea Utara merupakan pelanggaran resolusi PBB."
Sementara penguasa di Panama City mengatakan mereka terus membongkar ribuan karung gula yang digunakan untuk mengelabui pengiriman yang diduga berisi bahan senjata. Majalah IHS Jane's Defence Weekly mengatakan Selasa bahwa foto yang dikirim lewat Twitter tampak menunjukkan bahwa alat-alat itu adalah sistem kendali radar Fan Song RSN-75. Senjata itu dikembangkan pada 1957 dan biasa digunakan pada Perang Vietnam.
Para pejabat di Panama mengatakan awak kapal itu melawan dan kapten kapalnya berusaha bunuh diri setelah kapal dihentikan ketika siap masuk ke terusan tersebut pada Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika