REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat manargetkan merahabilitasi rumah layak huni sebanyak 7 ribu rumah. Dana yang disiapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar sebesar Rp 7 miliar.

"Selain menganggarkan dana dari APBD, Jabar juga mendapat bantuan dari pusat untuk merehabilitasi 21.200 rumah layak huni,'' ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada wartawan, Kamis (18/7).

Heryawan mengatakan, dalam merehabilitasi rumah layak huni tersebut harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai anggaran tersebut tumpang tindih.

"Diskimrum, komunikasinya harus bagus jangan sampai tumpang tindih,'' katanya.

Sementara menurut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar, Eddy Nasution, Pemprov Jabar menargetkan dalam lima tahun bisa merehabilitasi rumah layak huni sebanyak 100 ribu.

"Jadi kan satu tahun yang direhabilitasi sekitar 20 ribu. Dananya, bisa dari pusat, provinsi, atau kabupaten/kota," katanya.

Menurut Eddy, agar tidak tumpang tindih, tahun ini Diskimrum Jabar sudah mengajukan anggaran untuk memonitor program tersebut. Selama ini, anggaran monitoring diberikan dari pusat. Akan tetapi anggaran tersebut tidak ada tahun ini.

"Tahun ini tidak ada dana manitoring, tidak tahu kenapa,'' katanya.

Terkait anggaran, kata Eddy, setiap satu rumah yang direhabilitasi dianggarkan sebesar Rp 10 juta.

Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sudah ada data berdasarkan nama dan alamat.  "Ya, total dananya 7 ribu aja dikalikan Rp 10 juta,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika