REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Myanmar telah setuju untuk membebaskan sebanyak 70 tahanan politik, kata seorang pejabat, Selasa. Presiden Thein Sein berjanji akan membebaskan semua pembangkang pada akhir tahun ini.

Isyarat reformasi oleh Presiden Thein itu disikapi dengan hati-hati oleh para pegiat yang mengkhawatirkan bahwa pihak berwenang masih terus mengadili para pembangkang. "Presiden telah menandatangani pengampunan bagi 70 tahanan politik di seluruh negeri," kata penasihat presiden Hla Maung Shwe, yang juga adalah pejabat tinggi di Myanmar Peace Center, kepada AFP.

Pekan lalu, dalam kunjungan pertamanya ke London sebagai bagian dari lawatannya ke Eropa dalam upaya membersihkan citra Myanmar di dunia internasional, Thein Sein mengatakan "tidak akan ada tahanan politik di Myanmar" pada akhir tahun ini.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pejabat memperkirakan sebelumnya bahwa jumlah tahanan politik di Myanmar menjelang pengumuman hari Selasa mencapai 100 hingga 150 orang.

Para pegiat menyambut baik pembebasan itu, namun menyuarakan kekhawatiran soal penahanan baru-baru ini yang terjadi di negara tersebut.

"Walaupun kami menyambut baik pembebasan ini, kami sangat prihatin tentang kasus-kasus baru pengadilan, mereka terus menjebloskan (tahanan-tahanan politik) baru ke penjara," kata Bo Kyi dari Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), yang mengumpulkan data tentang para pegiat yang dipenjara.

Sekira 80 pembangkang yang dijatuhi hukuman masih berada di penjara, demikian menurut perkiraan AAPP, sementara 70 lainnya masih menunggu diadili.

Salah satu tahanan politik yang dibebaskan melalui program pengampunan, Brang Shawng, mengalami penangkapan pada pekan lalu di sebuah barak yang menampung para pengungsi.Ia ditahan atas kecurigaan terlibat dengan para pejuang minoritas etnis bersenjata dari negara bagian di utara, Kachin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika