REPUBLIKA.CO.ID, SOFIA -- Ratusan demonstran pada Selasa membentuk barikade di sekitar gedung parlemen Bulgaria dan akibatnya lebih dari 100 legislator, beberapa menteri dan jurnalis terjebak di dalam bangunan selama lebih dari tujuh jam.
Aksi tersebut juga sempat diwarnai bentrokan singkat dengan pihak kepolisian. Para demonstran tersebut menggunakan ubin-ubin trotoar dan tumpukan sampah untuk memblokade jalan menuju gedung parlemen.
Mereka menuntut pemerintah sosialis di negara tersebut untuk membubarkan kabinet. Sebelumnya, kepolisian sempat berusaha mengeluarkan orang-orang yang terjebak dalam gedung dengan bus. Namun usaha tersebut gagal setelah demonstran melempari bus dengan botol dan menghalangi kendaraan tersebut dengan duduk di jalanan.
Ratusan warga Bulgaria telah berdemonstrasi hampir setiap hari di Sofia sejak bulan lalu setelah pemerintah mengangkat seorang konglomerat media sebagai kepala keamanan. Keijakan tersebut dinilai sebagai bukti adanya kepentingan pribadi dalam menjalankan institusi negara.
Pemerintah sendiri membatalkan pengangkatan tersebut, namun langkah itu gagal menghentikan amarah publik di negara paling miskin dan paling korup di Uni Eropa.
Akibat bentrokan singkat pada Selasa, tujuh orang dikabarkan terluka dan dua petugas kepolisian mengalami nasib yang sama.
Sementara itu Presiden Rosen Plevneliev meminta demonstran dan polisi untuk bekerja sama menjaga aksi masa berjalan dengan damai.
"Saya meminta kepada demonstran untuk menyampaikan pendapatnya dengan damai dan beradap sehingga nilai-nilai demokrasi tetap terjaga," kata Plevneliev.
Di sisi lain, partai oposisi GERB mendesak Perdana Menteri Plamen Oresharski untuk mengundukan diri dan meminta presiden untuk mengadakan pertemuan darurat dengan dewan keamanan nasional.
Juru bicara parlemen Mikhail Mikov mengatakan rapat anggota yang dijadwalkan berlangsung Rabu akan dibatalkan sampai situasi kemanan dapat dikendalikan.
Menteri Dalam Negeri Tsvelin Yovchev mengatakan bahwa kepolisian masih dapat mengamankan orang-orang yang terjebak di gedung parlemen.
"Sesuai dengan kondisi yang ada, kami akan mengambil keputusan dengan tujuan tidak membiarkan adanya kekerasan yang mengakibatkan setiap orang terluka," kata Yovchev.
Sebelumnya, komisioner Uni Eropa untuk urusan keadilan Viviane Reding menyatakan simpati terhadap demonstran yang menyuarakan pendapat melawan korupsi. Dia juga mendesak pemerintah untuk mereformasi sistem peradilan di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika