REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemimpin Cina melarang pembangunan gedung-gedung pemerintah selama lima tahun. Larangan itu bagian dari kampanye penindakan korupsi dan penghematan dana publik. Kantor Umum komite sentral Partai Komunis dan Kabinet Cina bersama-sama mengeluarkan perintah tersebut pada Selasa (23/7) waktu setempat. 

Dalam laporan Al-Jazeera, gedung pemerintahan Cina dengan kantor yang besar dan pencahayaan mewah menjadi yang paling mengesankan di kota. Hal itu sering mendapat penolakan masyarakat. Presiden Xi Jinping mempelopori kampanye untuk memotong kemegahan dan formalitas di antara para pejabat senior yang terasing dari banyak warga biasa. 

Xinhua melaporkan, perintah langsung tersebut berlaku bagi semua bagian untuk konstruksi bangunan resmi dan struktur mewah. Seperti pusat pelatihan, hotel atau motel pemerintah. Beberapa lembaga pemerintah Cina telah membangun bangunan mewah seperti resort tepi pantai dan tempat indah lainnya. Para pejabat dan karyawan bisa tinggal gratis atau dengan harga diskon. 

Gedung kadang dibuka untuk umum sebagai usaha mencari keuntungan. "Beberapa gedung perkantoran menghabiskan banyak uang, biaya, dan banyak uang operasional dihabiskan untuk makan dan minuman orang-orang yang semuanya berasal dari dana pemerintah, jadi semacam korupsi," ujar peneliti politik dari Akademi Ilmu Sosial Cina, Liu Shanying. 

Lima tahun larangan konstruk dinilai menjadi suatu langkah penting untuk memerangi korupsi. Keputusan tersebut juga memerintahkan para pejabat hanya memiliki satu kantor. Mereka yang sudah pensiun atau cuti harus mengembalikan kantor tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika