REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pesimistis kualitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pelabuhan lainnya akan tercipta layanan logistik yang efisien di pelabuhan selama belum ada perubahan dalam penyelenggaraan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Pengurus Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Gemilang Tarigan mengatakan, hingga kini penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia masih di monopoli PT Pelindo. Padahal Undang-Undang (UU) no 17/2008 tentang pelayaran menegaskan pengaturan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia memuat penghapusan monopoli, memisahkan regulator, dan operator. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) dan swasta dilibatkan juga dilibatkan dalam aktivitas ini.

“Selama lima tahun sejak UU no 17/2008 disahkan, penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia tidak mengalami perubahan dimana PT Pelindo tetap memonopoli sehingga tidak sesuai dengan UU pelayaran itu sendiri,” kata Gemilang seperti dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Kamis (25/7).

Pihaknya mencatat dari 25 pelabuhan strategis di Indonesia yang tercatat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia, belum ada satu pun yang dikelola oleh swasta. Sementara pemerintah daerah, dalam hal ini otorita Batam memiliki satu pelabuhan di Batam. “Selama masih dimonopoli, mustahil tercipta kompetisi layanan logistik yang efisien di pelabuhan,” tuturnya.