REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh menghormati pemerintah pusat yang belum menyetujui pengibaran bendera Aceh. Menurut Hakam, tidak pantas Pemda Aceh mengambil keputusan yang belum mencapai kata sepakat.

"Pembicaraan masih berlangsung salah satu pihak ambil langkah sendiri mengabaikan proses pembicaraan yg belum mencapai titik temu," kata Hakam ketika dihubungi wartawan, Kamis (25/7).

Hakam menyatakan, peraturan perundang-undangan sudah jelas melarang simbol-simbol yang berkaitan dengan separatisme. Menurutnya, peraturan itu harus ditegakan di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau Pemerintah Aceh Komit dengan NKRI tentu harus menghormati dan melaksanakan peraturan yang berlaku," katanya.

Pendapat berbeda dilontarkan Wakil Ketua MPR, Melanie Leimena Suharli. Melanie mempersilahkan Pemda Aceh mengibarkan bendera Aceh bersamaan dengan bendera Merah-Putih menjelang hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Asalkan, hal itu dilakukan dengan komitmen setia terhadap NKRI. "Tapi harus ada komitmen tidak ada Aceh merdeka," kata politikus Partai Demokrat ini.

Melani menyatakan, Pemda Aceh harus menunjukan komitmen terhadap NKRI. Menurutnya bila komitmen terhadap NKRI ada maka pengibaran bendera Aceh bukan sesuatu yang mesti dipermasalahkan. Apalagi pengibaran bendera Aceh dimaksudkan meningkatkan semangat kedaerahan di Aceh. "Kalau itu dasarnya kita hargai," ujarnya.

Menurut Melani pengibaran bendera Aceh tidak akan memancing separatisme di daerah lain. Sebab, saat pengibaran Pemda Aceh menyatakan komitmen setia dengan NKRI. Di saat yang sama dia juga tidak melihat ada unsur pelecehan dalam pengibaran bendera Aceh dan merah putih . "Kalau berdampingan tidak ya (melecehkan), sama dengan Merah-Putih dengan bendera organisasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika