REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR yang membidangi urusan transportasi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proyek perbaikan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura).

Anggota Komisi V DPR, Roemkono mengatakan setiap tahun anggaran pemeliharaan jalur Pantura mencapai Rp 1,2 triliun. Padahal anggaran ini diefisiensi dengan pembangunan dan pemeliharaan yang benar.

"Terlalu mahal anggarannya," kata Roemkono kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/7).

Roemkono mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengambil peran aktif membantu KPK. Caranya dengan melakukan audit keuangan proyek perbaikan jalur Pantura. Dengan begitu, KPK bisa lebih mudah menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek ini.

"BPK segera lakukan audit, itu sudah kewajiban dan tugas mereka. DPR akan mendorong secara politik jika ada kejanggalan," ujarnya.

Roemkono menyatakan tata cara perbaikan jalur di Pantura meski dirombak. Hal ini karena dari tahun ke tahun proses perbaikan jalur Pantura terbukti tidak beres dan hanya menelan anggaran besar. "Setiap kali mudi selalu ada masalah di Pantura," kata Roemkono.

Roemkono menyatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR, salah satu penyebab kerusakan Jalan Pantura adalah kendaraan-kendaraan besar membawa beban melebihi aturan.

Dalam hal ini dia meminta Kementrian Pekerjaan Umum memaksimalkan proses perbaikan jalur Pantura. "Kami baru kunjungan kerja. Soal tonase truck dan lubang jalan masih banyak kelemahan," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika