REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan lima mahasiswa dari Salam UI dan Forum Silaturahmi Dakwah Kampus UI bertemu dengan Direktorat Jendral Bagian Timur Tengah Kemenlu.

Pertemuan tersebut dilakukan setelah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Mesir, Ahad (28/7) pagi.

Pertemuan tersebut menghasilkan 4 hal. Pertama, Kemenlu sudah menyatakan sikapnya tadi malam. Kedua, Pemerintah Indonesia merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Mesir. 

Ketiga, Pemerintah Indonesia meminta Mesir untuk menghentikan pembantaian. Keempat, Kemenlu sudah mengirimkan "travel advisory" untuk 5000 pelajar Indonesia di Mesir. 

Habib, Koordinator Salam UI mengatakan ke-4 hal tersebut belum bisa memenuhi tuntutan mahasiswa. Dia menilai, sikap Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam masalah ini.

Pasalnya, Mesir dan Indonesia memiliki jejak historis yang cukup baik. Mesir adalah negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. 

"Berharap pemeritah untuk mengeluarkan sikap yang tegas atas kudeta dan pembantaian di Mesir" ujar Habib dalam orasinya, Ahad (28/7).

Sebelumnya, baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa merespons kekerasan yang terjadi di Mesir. Dalam twitter-nya, presiden meminta rekonsiliasi untuk segera dilakukan. Hanya, SBY tak mengeluarkan pernyataan mengutuk atau mengecam aksi kekerasan tersebut.

Sementara, Menteri Luar Negeri menjelaskan, agar masyarakat internasional aktif mendorong terjadinya rekonsiliasi. Marty pun menyerukan untuk mengakhiri aksi kekerasan di Negeri Piramida tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika