REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Golkar DPR RI menginginkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko bisa digelar pada 22 Agustus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa, mengatakan DPR RI telah menerima surat pengajuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga Komisi I DPR RI merasa perlu melakukan percepatan proses uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. "Tetapi itu juga dengan catatan bahwa semua proses administrasi dan prosedur yang ada di internal DPR RI bisa selesai," katanya.

Hal itu, katanya, bisa memungkinkan kalau dllihat dari jadwal sebab pada 19 Agustus, DPR bisa melakukan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang akan menugaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pada 22 Agustus mendatang. "Dari segi waktu bisa," ujarnya.

Ia menyatakan pengajuan satu nama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat.

"Bahwa Presiden SBY memasukkan satu nama kepada Komisi I DPR RI memang harus seperti itu. Karena yang dilakukan Komisi I itu bukan menyeleksi tapi menyetujui atau tidak menyetujui," katanya.

Jadi memang benar Presiden menyerahkan satu nama calon Panglima TNI, kata Agus Gumiwang.

Jenderal TNI Moeldoko saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono akan pensiun pada Agustus mendatang dan Presiden sudah mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR pada 23 Juli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika