REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Perselisihan yang berkaitan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana sapaan akrabnya Haji Lulung berdampak pada partai yang menaunginya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan meminta pada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menegur Ahok. Menurut Matnoor, pernyataan keras dari Ahok telah melanggar aturan.

"Sikapnya dapat berpotensi merusak stabilitas politik di Jakarta,"ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (31/7). Selama ini, tuturnya, perkataan kasarnya telah melanggar undang-undang khususnya etika pemimpin.

Dia melanjutkan, pernyataan Ahok terkesan provokatif, kontroversial, dan melukai institusi DPRD DKI Jakarta. Selain meminta Mendagri, Matnoor juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk memintai penjelasan terhadap pernyataan Ahok yang melecahkan institusi DPRD.

Matnoor juga berharap Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta dapat mengambil tindakan bagi cara komunikasi Ahok agar tidak mengganggu stabilitas politik. Terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditertibkan Matnoor meminta agar dilakukan secara persuasif.

"Audit investigasi perlu dilakukan agar sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2002 terkait penyelenggaraan usaha perpasaran swasta di Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Lulung dengan Ahok sempat terlibat perang mulut soal pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Pernyataan Ahok yang menuding anggota DPRD DKI Jakarta menjadi pelindung PKL tersebut dibalas oleh Lulung. Menurut dia, Ahok seharusnya periksa kejiwaan karena tidak pantas bicara seperti itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika