REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO -- Pemerintah Mesir yang didukung militer memberi perintah kepada polisi untuk menghentikan aksi duduk pendukung presiden terguling, Muhammad Mursi di ibukota, Kairo.
"Kabinet memutuskan untuk mengambil semua langkah penting untuk melawan risiko dan mengakhiri mereka," ujar seorang pejabat dalam pernyataan di televisi dikutip BBC.
Pernyataan itu menunjuk protes yang berlangsung telah mengancam keamanan nasional. Tiga pemimpin Ikhwanul juga menghadapi pengadilan atas tuduhan kekerasan. Pendukung Mursi melakukan aksi duduk selama beberapa pekan sejak Mursi digulingkan pada 3 Juli, satu tahun setelah dia menjabat presiden.
Protes utama berlokasi di dekat masjid Rabaa al-Adawiya di ibukota, dimana bentrokan pada Sabtu pekan lalu memakan korban tewas 70 orang lebih. Protes juga berlangsung di Nahda Square dekat kampus Universitas Kairo.
"Berlangsungnya situasi berbahaya di Rabaa al-Adawiya dan Nahda Square, dan teorisme serta pemblokade jalan tidak lagi diterima, memberi ancaman terhadap keamanan nasional," ujar Menteri Informasi, Dorreya Sharaf el-Din.
Dia mengatakan polisi ditugaskan untuk mengakhiri demonstrasi di bawah undang-undang dan konstitusi. Pemerintah sementara memperingatkan bahwa pelanggaran undang-undang akan ditangani dengan tegas.