REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Hasil rapat bersama KPU Provinsi Lampung, pemprov, dan DPRD setempat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, menyepakati penyelenggaraan Pilkada Lampung pada tahun ini dan pembiayaannya dianggarkan pada Perubahan APBD 2013.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono, M.Si. saat dihubungi dari Bandarlampung, Kamis malam, menyebutkan kesepakatan hasil rapat bersama tentang tarik ulur pelaksanaan Pilgub Lampung 2013, antara lain dihadiri Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Anggaran, Direktur Pejabat Negara, dan Direktur Kesbangpol Kemendagri.

Dari Lampung hadir, antara lain Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, utusan Pemprov Lampung, yaitu Asisten II Sekdaprov Lampung, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda, Kepala Biro Hukum, dan beberapa yang lainnya, ditambah dari KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Korwil Lampung) dan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bersama Komisioner KPU Lampung Sholihin.

Hasil rapat juga menyepakati proses penganggaran Pilgub Lampung itu dalam Perubahan APBD 2013 yang dilakukan setelah rapat paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Lampung 2013.

Rapat paripurna LKPJ itu yang seharusnya dilaksanakan Rabu (31/7) ditunda setelah Lebaran karena Pemprov Lampung belum siap dan dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus 2013.

Nanang menyebutkan pula bahwa anggaran penyelenggaraan Pilgub Lampung 2013 diperkirakan sekitar Rp300 miliar dengan perincian pembiayaan Pilgub Lampung yang dijalankan oleh KPU Lampung mencapai Rp187 miliar, pembiayaan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp64 miliar, dan sisanya untuk pembiayaan pengamanan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung.

Upaya untuk memenuhi besaran anggaran tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan rasionalisasi atau efisiensi APBD sehingga ditemukan nilai sampai Rp300 miliar. "Bila hasil rasionalisasi dalam APBD belum mencapai Rp300 miliar, dilakukan dengan meminjam ke Bank Lampung," ujar Nanang

Ikuti Whatsapp Channel Republika