REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH--Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Jumat (2/8) berjanji membentuk pemerintahan di bawah kepemimpinannya di tengah-tengah tudingan dari partai oposisi mengenai kecurangan dalam pemilihan umum.
Partai berkuasa yang dipimpin Hun Sen, Partai Rakyat Kamboja (CPP) pada Minggu mengklaim telah meraih 68 dari 123 kursi parlemen, mengalahkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang hanya meraih 55 kursi.
CNRP menolak hasil pemilu dengan tuduhan terjadinya berbagai pelanggaran dan menyerukan protes nasional kecuali dilakukan penyelidikan independen.
Menurut konstitusi Kamboja, Majelis National negara kerajaan itu setidaknya harus memiliki 120 anggota dan melaksanakan sidang pertamanya dalam 60 hari setelah pemilu. Itu berarti CPP hanya akan mengandalkan suara hasil perhitungannya sendiri jika oposisi memilih memboikot parlemen.
Hanya saja dalam sebuah siaran radio, Jumat, Perdana Menteri justru menantang dengan mengatakan partainya memiliki "mayoritas absolut" dan akan "melanjutkan untuk membentuk kepemimpinan dalam parlemen dan pemerintahan. Mereka tidak akan menunggu kalian (oposisi)".
"Tidak akan ada jalan buntu... Sayalah Perdana Menteri. Saya akan terus melanjutkan menjadi Perdana Menteri," imbuh dia. "Hukum tidak menyebutkan berapa banyak legislator dibutuhkan untuk sidang pertama."