REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan tengah melakukan audit terhadap kinerja dwelling time dan waiting time kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu otoritas yang diaudit adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengaku belum mendengar kabar tersebut.
"Tapi memang mereka (BPK) sudah bertemu dengan kantor pusat Bea dan Cukai. Tapi, biar saja kan mereka memang punya scoop tersendiri," ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu. Saat ditanya apakah dirinya juga akan diperiksa oleh BPK, Mahendra mengatakan tidak.
Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Wijayanto membenarkan, audit yang dilakukan oleh BPK tengah dalam proses. Namun demikian, Wijayanto mengaku belum dapat memberikan keterangan. "Nanti saja kalau sudah selesai," kata Wijayanto lewat pesan singkatnya kepada ROL, Ahad (4/8).
Sebagai gambaran, sejak 8 Juli 2013, Mahendra diperintahkan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri untuk senantiasa melaporkan perkembangan terkait kondisi di Pelabuhan Tanjung Priok. Mahendra mengatakan kondisi di Priok saat ini sudah mengalami perbaikan, walaupun lalu lintas di sekitar masih sangat padat. "Ada beberapa hal yang bisa diurai. Tantangan perbaikan ini adalah mempertahankan dan terus diperbaiki di waktu-waktu mendatang," ujarnya.
Salah satu perbaikan nyata terlihat pada Yard Occupancy Ratio (YOR) alias ukuran yang digunakan untuk memonitor utilisasi container yard. Jika pertengahan Juli, YOR berada di kisaran 100 sampai 120 persen, maka besarannya saat ini turun menjadi sekitar 60 sampai 80 persen.
Sebagai contoh, YOR di Jakarta International Container Terminal (JICT) II pada 13 Juli 2013 tercatat 114 persen. Akan tetapi YOR per 1 Agustus 2013 sebesar 42 persen. Begitu pun di terminal peti kemas Koja yang turun dari 102 persen (13 Juli 2013) menjadi 70,04 persen (1 Agustus 2013) dan JICT I yang turun dari 96 persen (13 Juli 2013) menjadi 53 persen (1 Agustus 2013).
Mahendra mengatakan penurunan YOR dapat tercapai karena beberapa alasan. Pertama, hampir seluruh longstay kontainer telah dikeluarkan dari Tanjung Priok. Dari sekitar empat ribu kontainer, sebanyak sekitar seribu kontainer dipindahkan ke Kawasan Berikat Nusantara Marunda dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang. Sedangkan sisanya sudah ditarik pemiliknya.
Kedua, dilakukan perluasan beberapa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dapat menampung kontainer dari TPS-TPS utama. Ketiga, percepatan pemrosesan dokumen dan pemeriksaan barang terus dilaksanakan. "Kita terus mengupayakan agar YOR terus berkurang karena ini terkait dengan keseluruhan aspek di pelabuhan," kata Mahendra.
Ke depan, Mahendra mengaku telah berbicara kepada otoritas pelabuhan untuk mempermanenkan pemindahan kontainer ke KBN Marunda. Selain itu, optimalisasi Cikarang Dry Port juga terus didorong karena saat ini utilisasinya masih di bawah rata-rata.
Dari sisi kendaraan pengangkut kontainer, Mahendra menyebut buffer zone (sebagai ruang tunggu truk yang kerap menyebabkan kemacetan di dalam pelabuhan) tengah disiapkan. Lokasinya berada di sebelah barat pelabuhan dan di sebelah timur pelabuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika