REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Bank HSBC dilaporkan telah meminta lebih dari 40 misi diplomatik untuk menutup rekening mereka sebagai bagian dari program pengurangan risiko bisnis. Sebagaimana dilansir harian Daily Mail, Ahad (4/8), Bank terbesar di Inggris ini memberi waktu selama 60 hari kepada kedutaan, konsulat dan komisi tinggi di London untuk mencari bank baru.
Kantor kedutaan besar Vatikan di Inggris adalah diantara mereka yang akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Daily Mail melaporkan bahwa Komisi Tinggi Papua Nugini dan Konsulat Kehormatan Benin juga telah diminta untuk memindahkan rekening mereka.
Bernard Silver, kepala Korps Konsuler Inggris, mengatakan kepada koran itu bahwa keputusan HSBC telah menciptakan kekacauan. "Kedutaan dan konsulat sangat membutuhkan bank, bukan hanya untuk mengambil uang untuk visa dan paspor tetapi untuk membayar gaji staf, tagihan sewa, bahkan biaya kemacetan," kata Silver.
Sementara John Belavu, menteri di Komisi Tinggi Papua Nugini, mengatakan pihaknya telah berkerja sama dengan HSBC selama 22 tahun. "Dan, cara mereka melempar kita keluar seperti ini sangat mengagetkan," ungkap Belavu.
Rawan pencucian uang
Pihak bank memperlakukan kedutaan seperti pelanggan bank pada umumnya. Mereka menggunakan layanan seperti kas dan manajemen penggajian dan pengambilan pinjaman. Mereka juga harus membayar untuk akomodasi dan biaya duta besar seperti biaya sekolah bagi anak-anak diplomat - hal yang sulit dilakukan di Inggris tanpa rekening bank yang sah.
Para diplomat ini dianggap berrisiko praktik pencucian uang karena aktivitas politik yang tinggi. Pada masa lalu, pihak bank diperingatkan karena gagal untuk menandai rekening yang mencurigakan.
Riggs National Bank di Washington didenda dan kemudian dijual setelah laporan senat Amerika Serikat (AS) pada tahun 2004 mengungkapkan jajaran eksekutif dalam bisnis kedutaannya membantu diktator Cile, Augusto Pinochet, menyembunyikan jutaan dolar.
HSBC juga pernah didenda 2 miliar dolar AS oleh otoritas AS tahun lalu atas kegiatan pencucian uang yang diduga terkait dengan jeringan kartel narkoba. Bank ini mengakui pada waktu itu telah gagal melawan pencucian uang secara efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika