REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dana Bantuan Desa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), sudah hampir cair seluruhnya.
Mengingat, proses pencairan dana yang dialokasikan sebesar Rp 530 miliar untuk 5.313 desa di Jabar tersebut, sudah cair sekitar 90 persen. Sisanya, sekitar 10 persen belum cair karena masih terkendala administrasi.
"Ya, yang belum cair karena ada masalah dengan administrasi. Misalnya, KTP kepala desanya sudah habis. Kan harus perpanjang KTP dulu," ujar Kepala Biro Keuangan Pemprov Jabar, Sri Mulyono, Selasa (7/8).
Menurut Sri, selain karena KTP kepala desanya kadaluarsa, desa yang belum mencairkan dana terkendala pada masalah administrasi yang lain. Misalnya, ada beberapa persyaratan yang kurang.
"Kalau persyaratannya sudah lengkap, kami pasti akan segera memproses dan dana bisa langsung cair," katanya.
Sri mengimbau pada kepala desa yang memperoleh bantuan tersebut, agar menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya. Sebab, kalau ada yang menyimpang pasti bisa berurusan dengan hukum.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menyambut baik pencairan dana nantuan desa yang sudah mencapai 90 persen. Biasanya, dana bantuan tersebut mulai dicairkan pada November atau Desember.
"Kemajuan kan kalau ternyata April sudah mulai dicairkan. Sekarang, pencairannya sudah mau beres," katanya.
Menurut Heryawan, administrasi keuangan memang harus ditata dan distandarkan. Jadi, proses pencairan dananya bisa lebih cepat.
Ia berharap, dana bantuan yang diberikan ke setiap desa sebesar Rp 100 juta per desa bisa menjadi sesuatu. Kepala desa, kata dia, harus memanfaatkan dana tersebut dengan baik sesuai peruntukannya. Sebab, semua berhadapan dengan pengawasan dan amanat.
Dana tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk membangun jalan, infrastruktur, dan kantor desa. Dana yang diperoleh sekarang, bisa digabung dengan bantuan 2 tahun ke depan.
"Kalau ada desa yang sudah bagus infrastrukturnya, bisa digunakan untuk membangun yang lainnya. Ini, temanya perhatian dari provinsi ke desa," kata Heryawan.
Dikatakan Heryawan, untuk membangun desa sebenarnya yang lebih ideal adalah desa peradaban. Namun, program ini tidak bisa menampung banyak desa. Sebab, setiap desa mendapatkan bantuan Rp 500 juta. Kalau semua desa dibantu, membutuhkan dana yang cukup besar.
"Untuk desa peradaban, kami menunggu bantuan dari pusat. Sekarang sedang diproses di pusat," katanya.
Menurut Heryawan, pemerintah pusat akan membantu program desa peradaban ini sebesar Rp 250 juta. Dengan bantuan ini, akan semakin banyak desa peradaban yang bisa dibantu.
